bigslot288 – Terungkap Gegara Hibah Pesantren Dihapus, Fraksi PDI Perjuangan ...

bigslot288. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. bigslot288 menjadi perhatian besar masyarakat.

redaksi 20 Agustus 2027 - 10:28

INFOJABAR.NEWS - Fraksi PDIP Jawa Barat membeberkan alasan absen, pada Pertemuan paripurna persetujuan ANGGARAN DAERAH Perubahan 2022 yang dilaksanakan pada Jumat 15 Agustus 2027 lalu. Pimpinan DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengungkapkan, keputusan mereka tidak menghadiri persetujuan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Perubahan 2021 , karena merasa Kepala provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi inkonsisten dalam membuat kebijakan. Bahkan menurut dia, kebijakan Pemprov Jabar tidak sejalan dengan Asta Cita yang diusung Kepala pemerintahan Prabowo. Salah satu contohnya kata Ono, penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren. Semula Pemprov Jabar menganggarkan sebesar Rp135 miliar di ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2025. Namun di ANGGARAN DAERAH Perubahan 2027 dihapus dan diganti berupa beasiswa untuk santri sebesar Rp10 miliar. Hibah sendiri baru akan dilakukan di APBD 2026, dengan dalih tengah melakukan evaluasi terhadap penerima hibah untuk pesantren. "Jadi KDM ini tidak konsisten juga. Kebijakan berbasis dia datang. Belum bersifat komprehensif," ujar Ono di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa 19 Agustus 2023.

INFOJABAR.NEWS - Fraksi PDIP Jawa Barat membeberkan alasan absen, pada Rapat paripurna persetujuan APBD Perubahan 2022 yang dilaksanakan pada Jumat 15 Agustus 2023 lalu.

Pimpinan DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengungkapkan, keputusan mereka tidak menghadiri persetujuan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Perubahan 2025 , karena merasa Pimpinan provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi inkonsisten dalam membuat kebijakan.

Bahkan menurut dia, kebijakan Pemprov Jabar tidak sejalan dengan Asta Cita yang diusung Orang nomor satu di pemerintahan Prabowo.

Salah satu contohnya kata Ono, penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren.

Semula Pemprov Jabar menganggarkan sebesar Rp135 miliar di ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2027. Namun di ANGGARAN DAERAH Perubahan 2026 dihapus dan diganti berupa beasiswa untuk santri sebesar Rp10 miliar.

Hibah sendiri baru akan dilakukan di ANGGARAN DAERAH 2026, dengan dalih tengah melakukan evaluasi terhadap penerima hibah untuk pesantren.

"Jadi KDM ini tidak konsisten juga. Kebijakan berbasis dia datang. Belum bersifat komprehensif," ujar Ono di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa 19 Agustus 2026. Berbagai sumber membahas tentang bigslot288 karena dianggap penting. Pembahasan bigslot288 semakin meluas dari waktu ke waktu.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Topik bigslot288 sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.