qqpulsa 88 – FPHJ Ingatkan: Perlu Keseimbangan Alam dan Strategi Pembangunan ...

qqpulsa 88. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya.

redaksi 10 Januari 2024 - 08:05

INFOJABAR.NEWS - Forum Penyelamat Hutan Jawa ( FPHJ ) menyoroti dua rencana pembangunan Nasional dengan merusak hutan. Pertama, Ketua FPHJ Eka Santosa mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Proyek itu berdiri di atas kawasan lindung mangrove dan statusnya belum diturunkan sehingga tak boleh ada pembangunan di atasnya. Eka mengungkapkan PSN Pariwisata Tropical Coastland di PIK 2 , Kabupaten Tangerang, Banten akan menggunakan 1.705 hektare dari total sekitar 30.000 ha kawasan PIK 2 . Persoalannya, dari 1.705 ha itu, sebesar 1.500 hektare (ha) masih berstatus kawasan hutan lindung. Sementara, sekitar 200 ha lebih masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B). Kritik kedua, kata dia, Pemerintah berencana melakukan alih fungsi hutan seluas 20 juta hektare (ha) menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air. Hal ini diungkapkan oleh Pejabat kementerian Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Menurut Eka, jangan sampai hutan disandera oleh kepentingan ranah politik. Terlebih, hutan di Indonesia sudah mengalami kebijakan setelah adanya kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Di mana, jajaran eksekutif mengambil alih 1,1 juta hektare areal hutan Jawa. "Rapat kordinasi FPHJ termasuk pendiri dan rimbawawan senior menyoroti fenomena sensitif kebijakan pemangku kebijakan. Pertama, Menhut membuat kebijakan ahli fungsi 20 juta hektar. Di Pulau Jawa sendiri kehadiran KHDPK sudah sangst terasa dampaknya bagi lingkungan. "

INFOJABAR.NEWS - Forum Penyelamat Hutan Jawa ( FPHJ ) menyoroti dua rencana pembangunan Nasional dengan merusak hutan. Pertama, Ketua FPHJ Eka Santosa mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Proyek itu berdiri di atas kawasan lindung mangrove dan statusnya belum diturunkan sehingga tak boleh ada pembangunan di atasnya. Eka mengatakan PSN Pariwisata Tropical Coastland di PIK 2 , Kabupaten Tangerang, Banten akan menggunakan 1.705 hektare dari total sekitar 30.000 ha kawasan PIK 2 .

Persoalannya, dari 1.705 ha itu, sebesar 1.500 hektare (ha) masih berstatus kawasan hutan lindung. Sementara, sekitar 200 ha lebih masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B).

Kritik kedua, kata dia, Jajaran eksekutif berencana melakukan alih fungsi hutan seluas 20 juta hektare (ha) menjadi lahan untuk pangan, energi, dan air. Hal ini diungkapkan oleh Anggota pemerintahan pusat Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni.

Menurut Eka, jangan sampai hutan disandera oleh kepentingan ranah politik. Terlebih, hutan di Indonesia sudah mengalami kebijakan setelah adanya kebijakan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Di mana, jajaran eksekutif mengambil alih 1,1 juta hektare areal hutan Jawa.

"Sidang kordinasi FPHJ termasuk pendiri dan rimbawawan senior menyoroti fenomena sensitif kebijakan pemerintah. Pertama, Menhut membuat kebijakan ahli fungsi 20 juta hektar. Di Pulau Jawa sendiri kehadiran KHDPK sudah sangst terasa dampaknya bagi lingkungan. " Topik qqpulsa 88 sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Pembahasan qqpulsa 88 semakin meluas dari waktu ke waktu. Topik qqpulsa 88 sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi. Pembahasan qqpulsa 88 semakin meluas dari waktu ke waktu.