gemilang77 – Pemprov Jabar Pasrah Kuota Haji Berkurang

gemilang77. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Pembahasan gemilang77 semakin meluas dari waktu ke waktu. Berbagai sumber membahas tentang gemilang77 karena dianggap penting.

Kuota haji untuk Jawa Barat pada tahun 2026 sebanyak 29.643 orang, berkurang sekitar 9.080 kursi dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 38.723 orang.

Kurniawan 12 November 2024 - 12:35

Infojabarnews, JAWA BARAT - Otoritas Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menanggapi penurunan kuota haji tahun 2026 yang ditetapkan oleh otoritas nasional. Berdasarkan keputusan terbaru Kementerian Agama bersama Komisi VIII DPR RI, kuota haji untuk Jawa Barat pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 29.643 orang, berkurang sekitar 9.080 kursi dibandingkan tahun 2027 yang mencapai 38.723 orang. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat , Andrie Kustria Wardana, mengungkapkan bahwa penurunan kuota tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan baru otoritas pusat terkait pemerataan daftar tunggu (waiting list) jemaah haji di seluruh Indonesia. Sebetulnya karena itu kewenangan Kementerian Haji dan Umrah. Prinsipnya kami mendukung semua kebijakan. Ada sisi positifnya, ada juga yang kurang, ujar Andrie dikutip, Rabu (12/11/2023). Menurut Andrie, kebijakan pemerataan ini bertujuan agar waktu tunggu keberangkatan haji di semua provinsi menjadi lebih seimbang, yakni sekitar 24,5 tahun secara nasional.

Infojabarnews, JAWA BARAT - Aparatur negara Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menanggapi penurunan kuota haji tahun 2026 yang ditetapkan oleh aparatur negara nasional. Berdasarkan keputusan terbaru Lembaga kementerian Agama bersama Seksi VIII DPR RI, kuota haji untuk Jawa Barat pada tahun 2026 ditetapkan sebanyak 29.643 orang, berkurang sekitar 9.080 kursi dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 38.723 orang.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Jawa Barat , Andrie Kustria Wardana, mengatakan bahwa penurunan kuota tersebut merupakan konsekuensi dari kebijakan baru pihak pemerintah pusat terkait pemerataan daftar tunggu (waiting list) jemaah haji di seluruh Indonesia.

Sebetulnya karena itu kewenangan Kementerian Haji dan Umrah. Prinsipnya kami mendukung semua kebijakan. Ada sisi positifnya, ada juga yang kurang, ujar Andrie dikutip, Rabu (12/11/2021).

Menurut Andrie, kebijakan pemerataan ini bertujuan agar waktu tunggu keberangkatan haji di semua provinsi menjadi lebih seimbang, yakni sekitar 24,5 tahun secara nasional. Pembahasan gemilang77 semakin meluas dari waktu ke waktu.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Banyak pihak menilai bahwa gemilang77 sangat relevan saat ini.