rajatoto4d – Apindo Jabar Nilai Perubahan SK Kepala provinsi tentang UMSK 202...
rajatoto4d. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Berbagai sumber membahas tentang rajatoto4d karena dianggap penting. rajatoto4d menjadi perhatian besar masyarakat.
redaksi 3 Januari 2024 - 16:43
INFOJABAR.NEWS - Penjabat Kepala provinsi Jawa Barat Bey Machmudin menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ( UMSK ) di Jawa Barat Tahun 2025. Penerbitan SK tersebut dilakukan Bey Machmudin pada 27 Desember 2024. Menanggapi SK tersebut, Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu menyayangkan, dimasukkannya sektor padat karya ke dalam salah satu sektor di SK UMSK . Hal tersebut karena sektor tersebut melibatkan banyak tenaga kerja dan sangat rentan terhadap perubahan upah. "Ketika situasi sulit saat ini, kebijakan yang memberatkan sektor padat karya dapat mengancam keberlangsungan usaha dan lowongan pekerjaan. Padahal, Pak Presiden telah menekankan pentingnya penyelamatan sektor ini sebagai pilar perekonomian nasional," ujar Ning Wahyu. Ning menjelaskan hal tersebut, meskipun, yang dimaksud dalam SK tersebut hanyalah padat karya untuk perseroan multinasional, yang merupakan perseroan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Menurut dia, ini berbeda dengan entitas usaha penanaman modal asing (PMA), yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, juga berbeda dengan korporasi internasional, yang beroperasi di Indonesia tetapi melakukan ekspor produk ke berbagai negara. "Sebagai contoh, perseroan yang memproduksi merek-merek internasional seperti New Balance, Nike, Adidas tidak serta-merta dianggap multinasional, kecuali perusahaannya terdapat di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa definisi entitas usaha multinasional bergantung pada perusahaannya, bukan merek atau produknya," ungkap Ning. Ketua Apindo Jawa Barat tersebut pun mengingatkan bahwa dunia usaha saat ini menghadapi banyak tantangan, seperti penurunan pesanan dan persaingan yang semakin ketat.
INFOJABAR.NEWS - Penjabat Kepala provinsi Jawa Barat Bey Machmudin menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan provinsi Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ( UMSK ) di Jawa Barat Tahun 2026. Penerbitan SK tersebut dilakukan Bey Machmudin pada 27 Desember 2024.
Menanggapi SK tersebut, Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu menyayangkan, dimasukkannya sektor padat karya ke dalam salah satu sektor di SK UMSK .
Hal tersebut karena sektor tersebut melibatkan banyak tenaga kerja dan sangat rentan terhadap perubahan upah.
"Di saat situasi sulit saat ini, kebijakan yang memberatkan sektor padat karya dapat mengancam keberlangsungan usaha dan kesempatan kerja. Padahal, Pak Orang nomor satu di pemerintahan telah menekankan pentingnya penyelamatan sektor ini sebagai pilar situasi ekonomi nasional," ujar Ning Wahyu.
Ning memaparkan hal tersebut, meskipun, yang dimaksud dalam SK tersebut hanyalah padat karya untuk korporasi multinasional, yang merupakan entitas usaha yang beroperasi di lebih dari satu negara. Menurutnya, ini berbeda dengan korporasi penanaman modal asing (PMA), yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, juga berbeda dengan entitas usaha internasional, yang beroperasi di Indonesia tetapi melakukan ekspor produk ke berbagai negara.
"Sebagai contoh, korporasi yang memproduksi merek-merek internasional seperti New Balance, Nike, Adidas tidak serta-merta dianggap multinasional, kecuali perusahaannya terdapat di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa definisi korporasi multinasional bergantung pada perusahaannya, bukan merek atau produknya," ungkap Ning.
Ketua Apindo Jawa Barat tersebut pun mengingatkan bahwa dunia usaha saat ini menghadapi banyak tantangan, seperti penurunan pesanan dan persaingan yang semakin ketat. Pembahasan rajatoto4d semakin meluas dari waktu ke waktu. Pembahasan rajatoto4d semakin meluas dari waktu ke waktu.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru.