mpoyea – Pemberhentian Ummi Sebagai Ketua KPU Jabar Dinilai Muatan Politis

mpoyea. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. mpoyea menjadi perhatian besar masyarakat. mpoyea menjadi perhatian besar masyarakat. Topik mpoyea sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi. mpoyea menjadi perhatian besar masyarakat.

Kurniawan 11 Desember 2024 - 17:11

Infojabarnews, Bandung - Pemberhentian Ummi Wahyuni sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dinilai memiliki muatan politis dengan adanya beberapa pandangan dari para pengamat. Terdapat kejanggalan putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Kontestasi elektoral ( DKPP ) saat mengusulkan untuk memberhentikan Ummi sebagai Ketua KPU Jabar ke KPU Republik Indonesia. Menurut Yusfitriadi dari lembaga studi Visi Nusantara Maju, setidaknya terdapat dua kejanggalan dalam pemberhentian Ummi sebagai Ketua KPU Jabar . Pertama, yang dilaporkan ke DKPP hanya Ummi, sedangkan dalam pengambilan keputusan penetapan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 sehari sebelumnya merupakan hasil sidang pleno yang disetujui oleh semua komisioner. "Ko cuma satu yang dilaporkan? sedangkan yang lain (komisoner) punya peran yang sama, itu diindikasikam melakukan pembiaran. Disitu saya mengambil kesimpulan bahwa adanya komunikasi siapapun komisioner itu dengan pihak pelapor," kata Yusfitriadi di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu, 11 Desember 2024. Kedua, lanjutnya, laporan oleh salah seorang calon legislatif (calon legislatif) itu pun dinilai adanya intervensi kepentingan lain terutama yang ingin menjabat sebagai Ketua KPU Jabar . Pasalnya, jabatan ketua dinilai strategis dalam berpolitik karena Jabar memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar se-Indonesia. "Saya tidak bisa memastikan ada intervensi atau komunikasi, saya dengar di KPU Jabar sengit perebutan posisi ketua. Mungkin ada dua atau tiga (komisioner) yang ingin durian runtuh jadi ketua," sahutnya. Dalam waktu yang bersamaan Jeirry Sumampow dari TePi Indonesia menuturkan, terjadi saling sikut di intetnal KPU Jabar dengan adanya laporan pergeseran suara oleh salah seorang caleg di daerah pemilihan (dapil) 9 Jabar. Sehingga, Ummi yang notabennya sebagai Ketua KPU Jabar dikorbankan untuk kasua pergeseran suara tersebut. "KPU itu harus bekerja kolektif tidak boleh yanv satu memberatkan yang lain. Padahal sudah disetujui semua, memang yang ditandatangan oleh ketua, karena dalam standar KPU itu sudah disetujui semua," tandas Jeirry ditempat yang sama.

Infojabarnews, Bandung - Pemberhentian Ummi Wahyuni sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dinilai memiliki muatan politis dengan adanya beberapa pandangan dari para pengamat. Terdapat kejanggalan putusan yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ( DKPP ) saat mengusulkan untuk memberhentikan Ummi sebagai Ketua KPU Jabar ke KPU Republik Indonesia.

Menurut Yusfitriadi dari lembaga studi Visi Nusantara Maju, setidaknya terdapat dua kejanggalan dalam pemberhentian Ummi sebagai Ketua KPU Jabar . Pertama, yang dilaporkan ke DKPP hanya Ummi, sedangkan dalam pengambilan keputusan penetapan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 sehari sebelumnya merupakan hasil pertemuan pleno yang disetujui oleh semua komisioner.

"Ko cuma satu yang dilaporkan? sedangkan yang lain (komisoner) punya peran yang sama, itu diindikasikam melakukan pembiaran. Disitu saya mengambil kesimpulan bahwa adanya komunikasi siapapun komisioner itu dengan pihak pelapor," kata Yusfitriadi di kawasan Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Rabu, 11 Desember 2024.

Kedua, lanjutnya, laporan oleh salah seorang calon legislatif (caleg) itu pun dinilai adanya intervensi kepentingan lain terutama yang ingin menjabat sebagai Ketua KPU Jabar . Pasalnya, jabatan ketua dinilai strategis dalam berpolitik karena Jabar memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar se-Indonesia.

"Saya tidak bisa memastikan ada intervensi atau komunikasi, saya dengar di KPU Jabar sengit perebutan posisi ketua. Mungkin ada dua atau tiga (komisioner) yang ingin durian runtuh jadi ketua," sahutnya.

Sementara itu Jeirry Sumampow dari TePi Indonesia menuturkan, terjadi saling sikut di intetnal KPU Jabar dengan adanya laporan pergeseran suara oleh salah seorang caleg di daerah pemilihan (dapil) 9 Jabar. Sehingga, Ummi yang notabennya sebagai Ketua KPU Jabar dikorbankan untuk kasua pergeseran suara tersebut.

"KPU itu harus bekerja kolektif tidak boleh yanv satu memberatkan yang lain. Padahal sudah disetujui semua, memang yang ditandatangan oleh ketua, karena dalam standar KPU itu sudah disetujui semua," tandas Jeirry ditempat yang sama.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru.