panen189 slot – Direktur Eksekutif PUSAKA: Kewenangan Tambahan dalam RUU Polr...
panen189 slot. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Berbagai sumber membahas tentang panen189 slot karena dianggap penting.
sabtoewage 10 Juni 2024 - 09:00
INFOJABARNEWS DPR sepakat merevisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Institusi polisi RI yang disepakati menjadi inisiatif DPR. Revisi UU tersebut telah didasarkan pada paradigma baru yang menjadikan Polri berorientasi sipil, namun faktanya Polri belum sepenuhnya mampu mewujudkan diri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban publik. Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA), Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D menyebutkan pelaksanaan fungsi Polri masih menghadapi banyak hambatan baik dari sisi penegakan hukum, aspek transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Ketentuan UU Institusi aparat kepolisian yang ada belum secara optimal memperbaiki kinerja Polri dalam penyesuaian dengan kondisi ketatanegaraan, pemerintahan khususnya juga terhadap produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi Polri . Pada dasarnya penyempurnaan RUU ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan penduduk setempat. Dengan penyempurnaan RUU ini diharapkan performa Korps bhayangkara dapat meningkat dan pada saat yang bersamaan proses penegakan hukum berjalan semakin baik , kata Wibisono kepada media pada Sabtu (08/06/2024). Terkait dengan identifikasi kelemahan RUU ini, maka bisa ditentukan solusi untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Kewenangan Polri seperti dalam Pasal 14 terkait pengawasan ruang siber dan Pasal 16 terkait penyadapan dan intelijen dikhawatirkan dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dan minimnya pengawasan. Oleh karena itu mekanisme dan kriteria dalam penggunaan kewenangan baru tersebut harus diperjelas agar sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas. Pemberian kewenangan kepada Polri untuk memutus akses ruang siber dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Kewenangan penyadapan dan intelijen yang luas bagi Polri harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan dunia politik tertentu , tegas alumnus Turkish National Police Academy tersebut. Wibisono kemudian menyebutkan argumentasi terkait dengan perpanjangan usia pensiun aparat kepolisian pada RUU Polri Pasal 30 Ayat 2, yang menjadi 60 tahun dan 65 tahun jika menduduki jabatan fungsional. Segi positifnya masa usia pengabdian polisi kepada kalangan masyarakat juga semakin bertambah. Pengalaman panjang para perwira polisi tersebut dapat menjadi sumber knowledge yang berharga dalam peningkatan tata kelola kelembagaan institusi polisi , ungkapnya.
INFOJABARNEWS DPR sepakat merevisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Institusi aparat kepolisian RI yang disepakati menjadi inisiatif DPR. Revisi UU tersebut telah didasarkan pada paradigma baru yang menjadikan Polri berorientasi sipil, namun faktanya Polri belum sepenuhnya mampu mewujudkan diri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban komunitas.
Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (PUSAKA), Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D menyebutkan pelaksanaan fungsi Polri masih menghadapi banyak hambatan baik dari sisi penegakan hukum, aspek transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.
Ketentuan UU Korps bhayangkara yang ada belum secara optimal memperbaiki kinerja Polri dalam penyesuaian dengan kondisi ketatanegaraan, pemerintahan khususnya juga terhadap produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi Polri .
Pada dasarnya penyempurnaan RUU ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan masyarakat. Dengan penyempurnaan RUU ini diharapkan performa Korps bhayangkara dapat meningkat dan pada saat yang bersamaan proses penegakan hukum berjalan semakin baik , kata Wibisono kepada media pada Sabtu (08/06/2024).
Terkait dengan identifikasi kelemahan RUU ini, maka bisa ditentukan solusi untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada. Kewenangan Polri seperti dalam Pasal 14 terkait pengawasan ruang siber dan Pasal 16 terkait penyadapan dan intelijen dikhawatirkan dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dan minimnya pengawasan. Oleh karena itu mekanisme dan kriteria dalam penggunaan kewenangan baru tersebut harus diperjelas agar sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas.
Pemberian kewenangan kepada Polri untuk memutus akses ruang siber dikhawatirkan dapat disalahgunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Kewenangan penyadapan dan intelijen yang luas bagi Polri harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan dunia politik tertentu , tegas alumnus Turkish National Police Academy tersebut.
Wibisono kemudian menyebutkan argumentasi terkait dengan perpanjangan usia pensiun aparat kepolisian pada RUU Polri Pasal 30 Ayat 2, yang menjadi 60 tahun dan 65 tahun jika menduduki jabatan fungsional. Segi positifnya masa usia pengabdian polisi kepada komunitas juga semakin bertambah. Pengalaman panjang para perwira polisi tersebut dapat menjadi sumber knowledge yang berharga dalam peningkatan tata kelola kelembagaan korps bhayangkara , ungkapnya.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Pembahasan panen189 slot semakin meluas dari waktu ke waktu. Pembahasan panen189 slot semakin meluas dari waktu ke waktu. panen189 slot menjadi perhatian besar masyarakat.