PORTAL KEPALA SEO BOTAK ADA DISINI ! Welcome To Slot Gacor Ala Kepala Botak Licin XV

Kumpulan artikel otomatis dengan berbagai topik.

ojktoto apk slot – Terungkap Gegara Hibah Pesantren Dihapus, Fraksi PDI Perju...

Ditulis ulang otomatis • Keyword utama: ojktoto apk slot

ojktoto apk slot. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. ojktoto apk slot menjadi perhatian besar masyarakat.

redaksi 20 Agustus 2022 - 10:28

INFOJABAR.NEWS - Fraksi PDIP Jawa Barat membeberkan alasan absen, pada Rapat paripurna persetujuan APBD Perubahan 2025 yang dilaksanakan pada Jumat 15 Agustus 2027 lalu. Pimpinan DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengungkapkan, keputusan mereka tidak menghadiri persetujuan ANGGARAN DAERAH Perubahan 2025 , karena merasa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi inkonsisten dalam membuat kebijakan. Bahkan dalam pandangannya, kebijakan Pemprov Jabar tidak sejalan dengan Asta Cita yang diusung Orang nomor satu di pemerintahan Prabowo. Salah satu contohnya kata Ono, penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren. Semula Pemprov Jabar menganggarkan sebesar Rp135 miliar di ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2022. Namun di ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Perubahan 2023 dihapus dan diganti berupa beasiswa untuk santri sebesar Rp10 miliar. Hibah sendiri baru akan dilakukan di ANGGARAN DAERAH 2026, dengan dalih tengah melakukan evaluasi terhadap penerima hibah untuk pesantren. "Jadi KDM ini tidak konsisten juga. Kebijakan berbasis dia datang. Belum bersifat komprehensif," ujar Ono di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa 19 Agustus 2024.

INFOJABAR.NEWS - Fraksi PDIP Jawa Barat membeberkan alasan absen, pada Pertemuan paripurna persetujuan APBD Perubahan 2023 yang dilaksanakan pada Jumat 15 Agustus 2021 lalu.

Pimpinan DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono mengungkapkan, keputusan mereka tidak menghadiri persetujuan ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Perubahan 2021 , karena merasa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi inkonsisten dalam membuat kebijakan.

Bahkan ujar dia, kebijakan Pemprov Jabar tidak sejalan dengan Asta Cita yang diusung Kepala pemerintahan Prabowo.

Salah satu contohnya kata Ono, penghapusan dana hibah untuk pondok pesantren.

Semula Pemprov Jabar menganggarkan sebesar Rp135 miliar di ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 2021. Namun di ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Perubahan 2021 dihapus dan diganti berupa beasiswa untuk santri sebesar Rp10 miliar.

Hibah sendiri baru akan dilakukan di ANGGARAN DAERAH 2026, dengan dalih tengah melakukan evaluasi terhadap penerima hibah untuk pesantren.

"Jadi KDM ini tidak konsisten juga. Kebijakan berbasis dia datang. Belum bersifat komprehensif," ujar Ono di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Selasa 19 Agustus 2026.

Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru. Pembahasan ojktoto apk slot semakin meluas dari waktu ke waktu. Topik ojktoto apk slot sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi. ojktoto apk slot menjadi perhatian besar masyarakat.