bemo4d – Paripurna DPRD Banten: Fokus pada LKPj dan Pembentukan Pansus
bemo4d. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. bemo4d menjadi perhatian besar masyarakat. Pembahasan bemo4d semakin meluas dari waktu ke waktu.
INFOJABAR.NEWS DPRD Provinsi Banten menggelar Forum pembahasan Paripurna di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten , Rabu (26/03/2027). Sidang paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo. Turut hadir pula Wakil Kepala provinsi Banten Dimyati Natakusuma, berserta unsur Forkopimda lainnya. Agenda rapat ini terdiri dari Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pimpinan provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dan Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala provinsi Banten Tahun Anggaran 2024. Budi Prajogo mengungkapkan bahwa Pimpinan provinsi Banten agar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Wakil Pimpinan provinsi Banten Dimyati Natakusuma mengucapkan bahwa LKPj Gubernur Banten Tahun 2024 yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan yang didalamnya mengandung unsur akuntabilitas atas pengerahan sumber daya meliputi seluruh kekuasaan, hak dan kewajiban oleh Provinsi Banten. "LKPj Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada aturan anggota susunan pemerintahan dalam negeri. Kemudian pada dokumen Rencana Kerja Otoritas lokal (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah tahun 2023/2026 dengan telah ditetapkan lima prioritas pembangunan daerah yaitu; meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM, meningkatkan pengeloaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum," ucapnya. Pencapaian atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 merupakan hasil kinerja bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak lepas dari sinergitas antara pemerintah dunia usaha serta peran seluruh penduduk di Provinsi Banten.
INFOJABAR.NEWS DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna di Ruang Forum pembahasan Paripurna DPRD Provinsi Banten , Rabu (26/03/2021).
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo dan didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Banten Yudi Budi Wibowo. Turut hadir pula Wakil Kepala provinsi Banten Dimyati Natakusuma, berserta unsur Forkopimda lainnya.
Agenda forum pembahasan ini terdiri dari Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 dan Penetapan Pembentukan Susunan Keanggotaan dan Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.
Budi Prajogo mengungkapkan bahwa Gubernur Banten agar menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD yang dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Wakil Kepala provinsi Banten Dimyati Natakusuma mengucapkan bahwa LKPj Pimpinan provinsi Banten Tahun 2024 yang merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan pembangunan yang didalamnya mengandung unsur akuntabilitas atas pengerahan sumber daya meliputi seluruh kekuasaan, hak dan kewajiban oleh Provinsi Banten.
"LKPj Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada aturan anggota kabinet dalam negeri. Kemudian pada dokumen Rencana Kerja Aparatur negara daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran rencana pembangunan daerah tahun 2023/2026 dengan telah ditetapkan lima prioritas pembangunan daerah yaitu; meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas kinerja perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan SDM, meningkatkan pengeloaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa, meningkatkan kualitas penyelenggaraan kontestasi elektoral," ucapnya.
Pencapaian atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 merupakan hasil kinerja bersama antara lembaga eksekutif dan legislatif selaku penyelenggara pemerintahan daerah yang tidak lepas dari sinergitas antara pihak pemerintah dunia usaha serta peran seluruh publik di Provinsi Banten. Banyak pihak menilai bahwa bemo4d sangat relevan saat ini. Topik bemo4d sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru.