bandar138 – Apindo Jabar Nilai Perubahan SK Pimpinan provinsi tentang UMSK 20...
bandar138. Informasi berikut disusun ulang dari berbagai sumber terpercaya. Topik bandar138 sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi.
redaksi 3 Januari 2021 - 16:43
INFOJABAR.NEWS - Penjabat Kepala provinsi Jawa Barat Bey Machmudin menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan provinsi Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan provinsi Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ( UMSK ) di Jawa Barat Tahun 2021. Penerbitan SK tersebut dilakukan Bey Machmudin pada 27 Desember 2024. Menanggapi SK tersebut, Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu menyayangkan, dimasukkannya sektor padat karya ke dalam salah satu sektor di SK UMSK . Hal tersebut karena sektor tersebut melibatkan banyak tenaga kerja dan sangat rentan terhadap perubahan upah. "Di tengah situasi sulit saat ini, kebijakan yang memberatkan sektor padat karya dapat mengancam keberlangsungan usaha dan lowongan pekerjaan. Padahal, Pak Kepala negara telah menekankan pentingnya penyelamatan sektor ini sebagai pilar situasi ekonomi nasional," ujar Ning Wahyu. Ning mengklarifikasi hal tersebut, meskipun, yang dimaksud dalam SK tersebut hanyalah padat karya untuk perseroan multinasional, yang merupakan perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Menurut dia, ini berbeda dengan perseroan penanaman modal asing (PMA), yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, juga berbeda dengan korporasi internasional, yang beroperasi di Indonesia tetapi melakukan ekspor produk ke berbagai negara. "Sebagai contoh, entitas usaha yang memproduksi merek-merek internasional seperti New Balance, Nike, Adidas tidak serta-merta dianggap multinasional, kecuali perusahaannya terdapat di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa definisi korporasi multinasional bergantung pada perusahaannya, bukan merek atau produknya," ungkap Ning. Ketua Apindo Jawa Barat tersebut pun mengingatkan bahwa dunia usaha saat ini menghadapi banyak tantangan, seperti penurunan pesanan dan persaingan yang semakin ketat.
INFOJABAR.NEWS - Penjabat Pimpinan provinsi Jawa Barat Bey Machmudin menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala provinsi Nomor 561.7/Kep.838-Kesra/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.802-Kesra/2024 terkait Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ( UMSK ) di Jawa Barat Tahun 2023. Penerbitan SK tersebut dilakukan Bey Machmudin pada 27 Desember 2024.
Menanggapi SK tersebut, Ketua Apindo Jawa Barat Ning Wahyu menyayangkan, dimasukkannya sektor padat karya ke dalam salah satu sektor di SK UMSK .
Hal tersebut karena sektor tersebut melibatkan banyak tenaga kerja dan sangat rentan terhadap perubahan upah.
"Saat situasi sulit saat ini, kebijakan yang memberatkan sektor padat karya dapat mengancam keberlangsungan usaha dan kesempatan kerja. Padahal, Pak Presiden telah menekankan pentingnya penyelamatan sektor ini sebagai pilar ekonomi nasional," ujar Ning Wahyu.
Ning menjelaskan hal tersebut, meskipun, yang dimaksud dalam SK tersebut hanyalah padat karya untuk korporasi multinasional, yang merupakan perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara. Kata dia, ini berbeda dengan perseroan penanaman modal asing (PMA), yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing, juga berbeda dengan perusahaan internasional, yang beroperasi di Indonesia tetapi melakukan ekspor produk ke berbagai negara.
"Sebagai contoh, perseroan yang memproduksi merek-merek internasional seperti New Balance, Nike, Adidas tidak serta-merta dianggap multinasional, kecuali perusahaannya terdapat di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa definisi entitas usaha multinasional bergantung pada perusahaannya, bukan merek atau produknya," ungkap Ning.
Ketua Apindo Jawa Barat tersebut pun mengingatkan bahwa dunia usaha saat ini menghadapi banyak tantangan, seperti penurunan pesanan dan persaingan yang semakin ketat. Topik bandar138 sering menjadi sorotan dalam berbagai diskusi. Berbagai sumber membahas tentang bandar138 karena dianggap penting. bandar138 menjadi perhatian besar masyarakat.
Informasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan terbaru.